ANGGARAN RUMAH TANGGA

ANGGARAN RUMAH TANGGA
PASEMETONAN AGUNG PRATISENTANA SRI NARARYA KENCENG
TABANAN

BAB I.
KEANGGOTAAN

Pasal 1
Kategori Keanggotaan

(1) Keanggotaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Anggaran Dasar, terdiri atas:
a. Anggota Pengarep;
b. Anggota Penampih;
c. Anggota Penyangga; dan
d. Anggota Kehormatan
(2) Berdasarkan status keluarga, keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat dibagi atas:
a. Anggota Penuh, adalah anggota yang suami istri masih utuh; dan
b. Anggota Tidak Penuh, adalah:
1) Anggota yang menjanda atau menduda dan tidak termasuk dalam daftar anggota keluarga lainnya; dan
2) Anggota dewasa yang belum menikah atau anggota dewasa yatim piatu yang belum termasuk dalam daftar keluarga lain.

Pasal 2
Hak dan Kewajiban Anggota

(1) Hak Anggota Pengarep adalah:
a. Hak bicara dan hak suara dalam Pesamuan Agung dan rapat-rapat;
b. Hak memilih dan dipilih sebagai pengurus; dan
c. Hak mendapat perlindungan dan pengakuan dari Pasemetonan Agung Pratisentana Sri Nararya Kenceng di Tabanan.

(2) Kewajiban Anggota Pengarep adalah:
a. Menjaga nama baik pasemetonan;
b. Melaksanakan kebijakan dan keputusan organisasi;
c. Saling tolong menolong;
d. Membayar iuran wajib anggota; dan
e. Melaksanakan tugas organisasi sesuai status keanggotaan.

(3) Hak Anggota Penampih adalah:
a. Hak bicara dan hak suara dalam Pesamuan Agung dan rapat-rapat
b. Hak dipilih sebagai pengurus pusat dalam posisi sekretaris, bendahara, ketua seksi, dan anggota seksi; dan
c. Mendapat perlindungan dan pengakuan Pasemetonan Agung lewat Jro masing-masing atau jro yang berdasarkan sejarah menjadi pembinanya.

(4) Kewajiban Anggota Penampih sebagaimana tercantum dalam ayat (2) di atas.

(5) Hak Anggota Penyangga adalah:
a. Hak bicara dan hak suara dalam Pesamuan Agung dan rapat-rapat;
b. Hak memilih dan dipilih sebagai pengurus pusat dalam posisi bendahara, kepala seksi, dan anggota seksi ; dan
c. Mendapat perlindungan dan pengakuan Pasemetonan Agung lewat Puri atau Jro masing-masing atau Puri/jro pembinanya.

(6) Kewajiban Anggota Penyangga sebagaimana tercantum dalam ayat (2) di atas.

(7) Anggota kehormatan memiliki hak bicara dalam Pesamuan Agung dan tidak memiliki kewajiban seperti anggota lainnya.

Pasal 3
Sanksi

(1) Anggota yang terbukti dengan sengaja melanggar atau menyimpang terhadap hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 2, dikenakan sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran atau penyimpangannya;
(2) Sebelum sanksi dijatuhkan, terlebih dahulu diadakan pembuktian pelanggaran atau penyimpangan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, dan bila perlu melalui penyidangan secara internal organisasi;
(3) Sanksi yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dapat berupa:
a. Peringatan lisan;
b. Peringatan tertulis;
c. Denda;
d. Pemberhentian sementara; atau
e. Pemecatan.
(4) Penyidangan kasus pelanggaran atau penyimpangan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, dilakukan oleh Dewan Kehormatan setelah mendapat penugasan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 4
Penerimaan dan Pelepasan Anggota

(1) Prosedur penerimaan anggota dilakukan sebagai berikut:
a. Calon anggota mengajukan permohonan sebagai anggota ditujukan kepada Pengurus Cabang dengan dilengkapi data identitas diri, riwayat keluarga, dan Kartu Keluarga;
b. Pengurus Cabang mengadakan penilaian kelayakan usulan dan mengajukan usulan penerimaan keanggotaan secara perseorangan atau berkelompok kepada pengurus pusat;
c. Pengurus pusat mengeluarkan surat persetujuan dan pengesahan keanggotaan kepada pengurus cabang dan tembusannya kepada yang bersangkutan disertai lampiran sertifikat tanda keanggotaan lewat pengurus cabang masing-masing.
(2) Keanggotaan bisa terlepas, bila:
a. Anggota meninggal dunia;
b. Keluar dari lingkup kepurusan Pasemetonan Agung Pratisentana Sri Nararya Kenceng;
c. Dikeluarkan karena terbukti melakukan pelanggaran, penyimpangan, atau kelalaian yang mencederai nama baik pasemetonan, yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan; dan
d. Mengundurkan diri secara tertulis dan pengunduran dirinya diterima oleh pengurus melalui surat resmi.

BAB II
KELEMBAGAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 5
Kelembagaan

(1) Kelembagaan tingkat pusat terdiri atas:
a. Majelis Permusyawaratan Pasemetonan Agung (MPPA);
b. Pelindung/Murdaning Pasemetonan Agung (MPA);
c. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)/Pahem Narendra;
d. Dewan Pakar (DP);
e. Dewan Kehormatan (DK);
f. Dewan Pimpinan Pasemetonan Agung (DPP);
g. Pengurus Pusat (P2); dan
h. Unit-unit Pelaksana Teknis (UPT).

(2) Pesamuan Agung Majelis Permusyawaratan Pasemetonan Agung (MPPA) adalah forum musyawarah tingkat pusat yang merupakan representasi kedaulatan di tangan anggota. Personalia MPPA terdiri atas:
a. Pelindung organisasi sebagai murdaning Pasemetonan Agung;
b. Empat orang personalia Pahem Narendra/Dewan Pertimbangan Agung di luar yang berstatus sebagai pangelingsir puri atau jro, yang terdiri atas dua unsur bagawanta dan dua saudara seayah paninggil yang telah dikukuhkan sebagai pelindung/ murdaning Pasemetonan Agung;
c. Seluruh personalia pengurus harian tingkat pusat;
d. Seluruh personalia Dewan Pakar;
e. Ketua dan sekretaris Dewan Kehormatan atau anggota DK yang ditunjuk.
f. Para Pangelingsir Puri dan Jro di tingkat kepengurusan cabang;
g. Para Ketua pengurus tingkat cabang; dan
h. Perwakilan anggota di tingkat cabang dengan jumlah personalia minimal satu orang, dengan tambahan satu orang bila jumlah KK lebih dari dua puluh orang.

(3) Pelindung adalah seorang paninggil Puri Agung Tabanan, diutamakan yang sudah di-abiseka ratu.

(4) Dewan Pertimbangan Agung atau Pahem Narendra adalah institusi sebagai pendamping murdaning pasemetonan agung, terdiri atas Bagawanta Puri Agung, para Pangelingsir Puri dan/atau Jro tertentu yang sudah madeg pangelingsir, serta orang tua, paman, dan saudara seayah murdaning pasemetonan.

(5) Dewan Pakar terdiri atas para pakar yang relevan dengan bidang-bidang yang ditangani kepengurusan, setidak-tidaknya terdri atas:
a. Pakar di bidang keagamaan;
b. Pakar di bidang organisasi;
c. Pakar di bidang sejarah;
d. Pakar di bidang hukum dan keamanan;
e. Pakar di bidang sosial budaya;
f. Pakar di bidang adat;
g. Pakar di bidang ekonomi;
h. Pakar di bidang pertanian;
i. Pakar di bidang keuangan; dan
j. Pakar bidang teknologi.

(6) Dewan Kehormatan setidak-tidaknya terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan 3 (tiga) orang anggota yang memiliki kompetensi di bidang tata susila dan tata laku.

(7) Dewan Pimpinan Pasemetonan Agung adalah forum rapat pimpinan (Rapim) di tingkat pusat yang dihadiri oleh:
a. Pengurus Harian Pusat;
b. Anggota Dewan Pakar; dan
c. Ketua-ketua Cabang.

(8) Forum kepengurusan tingkat pusat dibedakan atas Pengurus Harian dan Pengurus Pleno.

(9) Pengurus Harian terdiri atas:
a. Ketua Umum dan Para Ketua lainnya;
b. Sekretaris; dan
c. Bendahara.

(10) Pengurus Pleno terdiri atas:
a. Pengrus Harian; dan
b. Koordinator Seksi dengan anggotanya.

(11) Susunan Personalia Kepengurusan Tingkat Pusat terdiri atas:
a. Pengurus Harian, setidak-tidaknya terdiri atas seorang Ketua Umum, empat orang Ketua, dua orang Sekeretaris, dan dua orang Bendahara.
b. Seksi-seksi, setidak-tidaknya terdiri atas Seksi Organisasi, Seksi Adat dan Agama, Seksi Ekonomi dan Pertanian, Seksi Sejarah dan Kesenian, Seksi Hukum dan keamanan, seksi Sosial-budaya, Seksi Hubungan Masyarakat, Seksi Kepemudaan dan Kewanitaan, Seksi Kesekretariatan, dan Seksi Penggalian Dana.

(12) Kepengurusan tingkat cabang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap cabang, setidak-tidaknya terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara.

(13) Kepengurusan tingkat ranting atau komisariat, setidak-tidaknya terdiri atas seorang Ketua, dan seorang Sekretaris.

Pasal 6
Persyaratan Personalia

(1) Persyaratan Murdaning Pasemetonan Agung, meliputi:
a. Peninggil utama di Puri Agung Tabanan yang sudah di-abiseka ratu otomatis menduduki jabatan sebagai murdaning Pasemetonan Agung Pratisentana Sri Nararya Kenceng;
b. Peninggil Puri Agung Tabanan yang belum di-abiseka, dapat ditunjuk sebagai murdaning Pasemetonan Agung atas kesepakatan Pahem Narendra;
c. Mempunyai kecakapan dan kemampuan memimpin;
d. Sehat fisik dan mental;
e. Diutamakan putra prami dan beristri prami dari keturunan purusa berdasarkan kenyataan sejarah sebagai raja atau sejenisnya;
f. Setidak-tidaknya berumur 40 tahun dan sudah menikah;
g. Menyatakan kesanggupan sebagai murdaning Pasemetonan Agung;
h. Bersosialisasi dan dekat dengan masyarakat adat;
i. Berwawasan luas dan berpendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA);
j. Diutamakan yang berpengalaman berorganisasi;
k. Berperilaku bijak, jujur, dan mengayomi; dan
l. Tidak pernah dicederai persoalan hukum pidana.

(2) Persyaratan personalia Dewan Pertimbangan Agung/Pahem Narendra, meliputi:
a. Beliau yang sudah di-diksa di Grya-grya yang secara historis menjadi rokhaniwan/bagawanta Puri Agung Tabanan;
b. Diutamakan yang sudah madeg pangelingsir puri atau Jro yang bersangkutan;
c. Orang tua, para paman dan saudara kandung dari Pelindung;
d. Setidak-tidaknya berumur 50 tahun; dan
e. Sehat fisik dan mental.

(3) Persyaratan personalia Dewan Pakar, meliputi:
a. Mempunyai kecakapan di bidang-bidang yang dibutuhkan dalam menunjang organisasi;
b. Ada dalam lingkup kepurusan Sri Nararya Kenceng;
c. Setidak-tidaknya berumur 40 tahun; dan
d. Sehat fisik dan mental.

(4) Persyaratan Ketua Umum:
a. Anggota Pengarep;
b. Mempunyai kecakapan dan kemampuan memimpin;
c. Ada dalam lingkup kepurusan Sri Nararya Kenceng;
d. Sehat fisik dan mental;
e. Setidak-tidaknya berumur 35 tahun;
f. Hadir dalam Pesamuan Agung;
g. Berpendidikan minimal SLTA;
h. Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap pasemetonan;
i. Berdomisili di wilayah Bali; dan
j. Menyatakan kesanggupan sebagai ketua umum yang disampaikan dihadapan peserta Pesamuan Agung.

(5) Persyaratan para Ketua, Sekretaris, dan Bendahara:
a. Mempunyai kemampuan memimpin;
b. Sehat fisik dan mental;
c. Setidak-tidaknya berumur 30 tahun; dan
d. Memiliki kecakapan di bidang yang dikoordinir.

(6) Persyaratan Ketua Seksi dan Anggota Seksi:
a. Mempunyai kecakapan sesuai posisinya;
b. Setidak-tidaknya berumur 25 tahun; dan
c. Sehat fisik dan mental.

(7) Persyaratan personalia kepengurusan tingkat cabang dan ranting, diatur oleh cabang dan ranting yang bersangkutan.

Pasal 7
Tata Cara Penetapan Pelindung dan Kepengurusan

(1) Penetapan Pelindung/murdaning pasemetonan agung:
a. Beliau yang sudah di-abhiseka ratu di Puri Agung Tabanan ditetapkan sebagai Pelindung/murdaning pasemetonan agung yang dikukuhkan dalam Pesamuan Agung;
b. Bila belum ada pemadegan/abiseka ratu, maka pahem narendra menominasi paninggil Puri Agung Tabanan sebagai calon Pelindung;
c. Pahem narendra meminta kesediaan calon untuk dinobatkan atau di-abhiseka secara ritual keagamaan;
d. Pesamuan Agung mengukuhkan Pelindung/murdaning pasemetonan agung.

(2) Penetapan Personalia Dewan Pertimbangan Agung/Pahem Narendra:
a. Murdaning Pasemetonan Agung selaku penanggungjawab organisasi, dapat menunjuk personalia Dewan Pertimbangan Agung sesuai kebutuhan dan persyaratan personalia sebagaiamana tercantum dalam Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (2).
b. Pesamuan Agung mengukuhkan Dewan Pertimbangan Agung yang personalianya telah ditunjuk oleh Murdaning Pasemetonan Agung.

(3) Penetapan Ketua Umum:
a. Ketua-ketua Cabang mengirimkan satu calon Ketua Umum sebagai hasil Pesamuan Madya di tingkat cabang kepada Tim Pemilihan Ketua Umum yang dibentuk oleh Pesamuan Agung.
b. Tim Pemilihan Ketua Umum yang dibentuk terdiri atas tiga orang anggota yang masing-masing berperan sebagai ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan seorang anggota.
c. Tim Pemilihan Ketua Umum merangking perolehan suara dalam rangka nominasi calon dan menyerahkannya kepada Ketua Sidang Pesamuan Agung.
d. Ketua Sidang menetapkan 5 calon yang memperoleh suara terbanyak untuk dinominasi sebagai calon-calon Ketua Umum yang akan dipilih dalam Pesamuan Agung.
e. Pemilihan Ketua Umum diutamakan melalui musyawarah mufakat, namum kalau tidak terjadi kesepakatan dapat dilakukan pemungutan suara.
f. Pesamuan Agung menetapkan calon Ketua Umum terpilih dalam Pesamuan Agung.

(4) Penetapan Pengurus Pleno:
a. Ketua Umum terpilih membentuk formatur yang terdiri atas:
1) Ketua Umum terpilih sebagai Ketua Formatur;
2) Empat nominasi calon ketua umum lainnya, masing-masing sebagai sekeretaris, dan anggota formatur;
3) Ida Cokorda Anglurah Tabanan atau Paninggil Puri Agung Tabanan sebagai penasehat formatur.
b. Formatur diberikan waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari untuk membentuk kepengurusan pusat.
c. Ketua Formatur menyerahkan susunan pengurus pusat kepada Ketua Sidang untuk disampaikan kepada peserta Pesamuan Agung.
d. Murdaning Pasemetonan Agung yang telah dikukuhkan oleh Pesamuan Agung melantik Kepengurusan yang dilanjutkan dengan mejaya-jaya.

(5) Penetapan personalia Dewan Pakar :
a. Personalia Dewan Pakar disusun oleh formatur sesuai kebutuhan dan persyaratan personalia sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (3).;
b. Pesamuan Agung mengukuhkan Dewan Pakar;
c. Bila terjadi kelowongan personalia, Ketua Umum dapat menunjuk personalia Dewan Pakar antar waktu.

Pasal 8
Masa Jabatan dan Pergantian Kepengurusan

(1) Masa jabatan kepengurusan di semua tingkat adalah 5 tahun dan personalianya dapat dipilih kembali.
(2) Apabila dalam jangka waktu kepengurusan terjadi kelowongan jabatan di bawah posisi Ketua Umum, dapat diisi dengan personil baru dengan memperhatikan persyaratan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini.
(3) Personalia pengganti ditetapkan oleh Ketua Umum setelah mendapat rekomendasi dari Ketua Dewan Pakar.
(4) Bila yang lowong jabatan Ketua Umum, maka Ketua yang membidangi organisasi, secara otomatis menduduki jabatan Ketua Umum sebagai pelaksana tugas.
(5) Apabila terjadi pergantian jabatan Pengurus Harian, maka diadakan serah terima jabatan yang disaksikan oleh Pelindung dan Dewan Pakar.
(6) Serah terima jabatan untuk Pengurus Harian di Tingkat Cabang, disaksikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat atau yang mewakilinya.

Pasal 9
Tata Kerja Kepengurusan

(1) Tugas dan Fungsi Murdaning Pasemetonan Agung, meliputi :
a. Sebagai pengayom dan penanggungjawab organisasi; dan
b. Mengawasi kinerja Ketua Umum secara khusus, dan jalannya organisasi secara umum.

(2) Tugas dan Fungsi Dewan Pertimbangan Agung (DPA), meliputi:
a. Memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada murdaning Pasemetonan Agung;
b. Bila terjadi kelowongan posisi murdaning Pasemetonan Agung, DPA melakukan musyawarah untuk menetapkan calon murdaning Pasemetonan Agung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
c. Meminta kesediaan calon untuk didudukkan sebagai murdaning Pasemetonan Agung, dilanjutkan dengan proses pemadegan melalui upacara abhiseka.

(3) Tugas dan Fungsi Dewan Pakar, meliputi:
a. Memberikan nasehat, saran, dan pertimbangan-pertimbangan demi kelancaran dan kemajuan organisasi, diminta atau tidak diminta; dan
b. Membantu memecahkan masalah organisasi dan masalah yang muncul dalam lingkup Pasemetonan Agung.

(4) Tugas dan Fungsi Dewan Kehormatan, meliputi:
a. Membangun karakter, sikap etik, dan tata laku anggota; dan
b. Menyidangkan kasus-kasus di bidang etika dan tata laku anggota.

(5) Tugas dan Fungsi Dewan Pimpinan Pasemetonan Agung, meliputi :
a. Melakukan Rapat Pimpinan di tingkat pusat yang diikuti oleh Pengurus Harian Pusat, Anggota Dewan Pakar, dan Ketua-ketua cabang;
b. Melakukan Rapat Kerja untuk menyusun Program Kerja Jangka Panjang, Program Kerja Jangka Menengah, dan Program Kerja Tahunan;
c. Membuat ketetapan-ketetapan operasional; dan
d. Membahas Laporan Pertanggungjawaban tahunan Pengurus Pusat.

(6) Tugas dan Fungsi Pengurus Pleno Pusat, meliputi:
a. Sebagai perencana, penyelenggara, pengendali, dan pengawas keputusan organisasi, dalam mencapai tujuan dan sasaran.
b. Bersama-sama dengan Dewan Pakar dan Utusan Cabang membuat ketetapan-ketetapan yang diperlukan.
c. Ketua Umum menjadi penggerak pelaksanaan kepengurusan.
d. Sekeretaris sebagai pengelola administrasi dan kesekretariatan.
e. Bendahara sebagai pemegang kas dan pengelola keuangan; dan
f. Seksi-seksi sebagai pelaksana sesuai bidang masing-masing dan/atau keputusan organisasi.

(7) Tatalaksana Kepengurusan untuk satu periode kepengurusan yang berisi uraian tugas, tanggungjawab, dan hubungan kerja masing-masing unsur serta kebutuhan rapat-rapat, diatur secara lebih terinci dan ditetapkan lebih lanjut dalam sidang Dewan Pimpinan Pasemetonan Agung.

BAB III
PASAMUAN

Pasal 10
Pasamuan Agung

(1) Peserta Pasamuan Agung terdiri atas Peserta Penuh, Peserta Tidak Penuh, Peserta Kehormatan, dan Peninjau.

(2) Peserta Penuh terdiri atas:
a. Seluruh Anggota Dewan Pakar;
b. Seluruh Anggota Pengurus Harian;
c. Masing-masing Cabang diwakili dua orang utusan yang terdiri atas seorang pangelingsir dan seorang Ketua. Dalam hal Ketua berhalangan hadir, dapat melimpahkan ke salah seorang anggota pengurus harian lainnya.
d. Seorang perwakilan anggota bagi Cabang yang jumlah anggotanya minimal satu, dengan tambahan satu orang wakil bila jumlah anggotanya lebih dari 20 KK.
e. Semua utusan sebagai peserta dari masing-masing Cabang membawa surat mandat dari pengurus Cabang untuk diserahkan kepada Panitia Pesamuan Agung pada saat registrasi peserta.

(3) Peserta Tidak Penuh terdiri atas:
a. Anggota Pahem Narendra/Dewan Pertimbangan Agung; dan
b. Para Ketua seksi dalam kepengurusan tingkat pusat.

(4) Peserta Kehormatan terdiri dari orang-orang yang diundang secara khusus karena memiliki peran aktif dan berjasa dalam mengembangkan organisasi.

(5) Peninjau adalah peserta yang berasal dari organisasi di tingkat cabang, paling banyak satu orang per cabang dan mendapat mandat sebagai peninjau dari pengurus cabang.

(6) Hak dan Kewajiban Peserta, meliputi:
a. Peserta Penuh mempunyai Hak Bicara, Hak Suara, dan Hak Memilih dan Dipilih sebagai pengurus;
b. Peserta Tidak Penuh memiliki Hak Bicara dan Hak untuk didudukkan sebagai anggota pahem narendra dan seksi-seksi;
c. Peserta Kehormatan mempunyai Hak Bicara; dan
d. Peninjau mempunyai hak mengikuti jalannya persidangan tanpa Hak Suara dan Hak Bicara.

(7) Prosedur Pasamuan Agung, meliputi:
a. Sebelum diadakan Pesamuan Agung, dibentuk Panitia Pasamuan Agung oleh Pengurus Pusat atas sepengetahuan murdaning pasemetonan, dan untuk pertama kalinya sebelum terbentuk Pengurus Pusat, Kepanitiaan dibentuk oleh Ida Cokorda Anglurah Tabanan;
b. Panitia Pasamuan Agung terdiri atas unsur-unsur Pelindung, Penasehat, Komite Pengarah, dan Komite Penyelenggara;
c. Selambat-lambatnya dua minggu sebelum hari Pasamuan Agung dilaksanakan, Panitia sudah menyampaikan surat undangan ke masing-masing Puri/Jro/Kelompok, Anggota Pengurus Harian Pusat, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Kehormatan, dan Anggota Dewan Pakar; dan
d. Masing-masing Cabang mengirimkan nama-nama utusan, dan telah diterima oleh Panitia lima hari sebelum hari penyelenggaraan Pasamuan Agung.

(8) Tata Tertib dan Keabsahan Sidang, meliputi:
a. Sebelum Pasamuan Agung dimulai, terlebih dahulu diadakan sidang untuk membahas dan mengesahkan Tata Tertib yang dipimpin oleh Ketua Komite Pengarah atau anggota Komite Pengarah lain yang ditunjuknya;
b. Sidang dianggap sah bila dihadiri oleh lebih dari setengah Anggota Penuh yang diundang; dan
c. Apabila setelah ditunggu dua kali setengah jam belum juga mencapai korum, maka Pasamuan Agung akan tetap dinyatakan sah.

(9) Setelah Tata Tertib disahkan, maka diadakan pemilihan Ketua Sidang dari peserta penuh yang hadir, dan Ketua Sidang terpilih dapat menunjuk seorang atau lebih sekretaris.

(10) Keputusan-keputusan yang diambil dalam Pesamuan Agung, dilakukan secara musyawarah mufakat, dan apabila tidak ditemukan mufakat maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Pasal 11
Pasamuan Agung Khusus

(1) Pasamuan Agung Khusus dapat dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah mendasar dan mendesak.
(2) Pesamuan Agung Khusus dapat diadakan atas permintaan dari setidak-tidaknya 2/3 (dua per tiga) jumlah Ketua-ketua Cabang.

Pasal 12
Pasamuan Madya

Pasamuan Madya di tingkat Cabang dihadiri oleh Pengurus Harian Cabang dan Para Anggota sebagai Peserta Penuh.

Pasal 13
Rapat-Rapat

(1) Rapat Dewan Pimpinan Pasemetonan Agung yang selanjutnya disebut Rapim, setidak-tidaknya dilakukan sekali dalam setahun.

(2) Rapim yang pertama kali dalam suatu periode kepengurusan baru, harus dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Pasamuan Agung, untuk membahas:
a. Program Jangka Panjang dua puluh tahunan;
b. Program Jangka Menengah lima tahunan kepengurusan;
c. Menyusun Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan (APDBT); dan
d. Membuat ketetapan-ketetapan lain berkaitan dengan operasional organisasi.

(3) Rapim Tahunan membahas mengenai:
a. Laporan Pertanggungjawaban Tahunan;
b. Evaluasi jalannya organisasi;
c. Program Kerja dan Anggaran Pendapatan/Belanja tahun berikutnya; dan
d. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.

(4) Rapat-rapat lainnya diatur lebih rinci dalam tatalaksana kepengurusan yang disusun selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Pasamuan Agung.

Pasal 14
Rapat-rapat di Tingkat Cabang

Rapat-rapat di tingkat cabang diatur sesuai dengan kebutuhan Cabang.

BAB IV
PROGRAM KERJA

Pasal 15
Program Kerja Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan

(1) Program Kerja terdiri atas:
a. Program Kerja Jangka Panjang yang berlaku 20 tahun;
b. Program Kerja Jangka Menengah yang berlaku 5 tahun; dan
c. Program Kerja Tahunan.
(2) Program Kerja Jangka Panjang adalah program kerja organisasi yang berisi indikasi program selama 4 kali 5 tahun, yang dijabarkan dari Garis-garis Besar Kebijaksanaan Organisasi yang telah ditetapkan dalam Pesamuan Agung.
(3) Program Kerja Jangka Menengah adalah program kerja lima tahunan yang disusun secara garis besar dalam lingkup kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, yang dijabarkan dari Program Kerja Jangka Panjang.
(4) Program Kerja Tahunan disusun lebih operasional sebagai jabaran dari Program Kerja Jangka Menengah.

BAB V
KEUANGAN

Pasal 16
Sumber-sumber Keuangan

(1) Besarnya iuran wajib dan cara pemungutannya ditetapkan dalam rapat Dewan Pimpinan Pasemetonan Agung (Rapim);
(2) Iuran dan/atau sumbangan sukarela diharapkan diperoleh dari anggota maupun bukan anggota; dan
(3) Usaha-usaha atau sumber lain yang sah.

Pasal 17
Pemanfaatan Keuangan

Keuangan organisasi diarahkan terutama untuk membiayai program kerja dan kegiatan organisasi.

Pasal 18
Laporan Keuangan

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Organisasi dilakukan setidak-tidaknya sekali dalam setahun, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pengawas keuangan internal organisasi.


BAB VI
PENUTUP

Pasal 19
Lain-lain

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam aturan khusus yang dibuat sesuai kebutuhan.

(2) Apabila dalam ketentuan Anggaran Rumah Tangga terdapat hal-hal yang tidak jelas dan/atau dapat menimbulkan perbedaan tafsir, maka penyelesaiannya diputuskan oleh Rapat Pimpinan Pasemetonan Agung.

(3) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
Wara Redite Umanis,Wuku Klawu
Penanggal ping 10, Sasih Kapitu, Isaka Warsa 1934
Tanggal 23 Desember 2012